kenaikan PNBP& BBM

Waspadai kenaikan PNBP dan BBM

Oleh : Mukhamad Ali Masruri

Kebijakan pemerintah untuk menaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti menaikan biaya administrasi pengesahan STNK, BPKB, dan Nopol kendaraan, adalah sebuah keputusan yang menuai banyak kesalahpahaman ditengah masyarakat. Masyarakat memahami ini sebagai kenaikan pajak kendaraan bermotor. Belum lagi dengan naiknya harga BBM, akan lumayan membuat resah pada masyarakat kalangan bawah.

Dalam menaikan PNBP ataupun BBM hendaknya pemerintah memikirkan betul-betul dampak yang akan terjadi khususnya pada masyarakat kalangan bawah. Jangan sampai dikarenakan  biaya administrasi pengesahan STNK, BPKB, maupun Nopol kendaraan bermotor dan juga BBM di Indonesia masih tergolong paling murah diantara negara-negara yang lain, menjadi satu-satunya alasan pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Masyarakat sampai saat ini masih kebingungan dan kesulitan ketika harus memikirkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Belum lagi ditambah dengan keputusan kenaikan harga BBM dan PNBP. Hal ini yang juga seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

Tidak hanya itu, keputusan pemerintah untuk menaikan PNBP ataupun BBM seharusnya disertai dengan pemberitahuan tentang alasan yang tepat mengapa harus sampai dinaikan. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan diantara masyarakat, seperti berapa dana yang dibutuhkan untuk memenuhi APBN ataupun APBD, dan berapakah pendapatan negara saat ini sebelum menaikan PNBP.

Transparansi pada setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah sangatlah penting, ini terkait dengan terbentuknya sistem demokrasi yang baik. Sistem demokrasi akan berjalan dengan baik apabila suatu negara melakukan transparansi khususnya dalam bidang ekonomi negara. Didalam sistem politik good and clean governance, transparansi merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalankan roda kepemerintahan suatau negara, agar masyarakat dapat mengawasi dan memahami kemana arah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Ketika melihat dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di negara ini, bukankah seharusnya tidak ada masalah pada pemasukan negara. Lalu apakah yang sebenarnya mendorong pemerintah untuk menaikan PNBP dan BBM. Kebingungan-kebingungan yang terjadi dalam tubuh rakyat seperti inilah yang mestinya juga harus dihilangkan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara rakyat dan pemerintah.

Rakyat terkadang merasa kurang puas terhadap kabijakan ataupun kinerja pemerintah, itu disebabkan kurangnya keterbukaan atau tranparansi pemerintah kepada rakyat. Contoh kecil dalam RAPBD suatu daerah banyak yang tidak mempublikasikannya kepada rakyat, sehingga menuai pertanyaan untuk apa sajakah dana APBD yang berjumlah kurang lebih 1 triliyun itu dalam satu tahun pada setiap kabupaten.

Rakyat hanya tahu tiba-tiba harga BBM naik, biaya pengesahan STNK, BPKB, dan nopol kendaraan juga naik. Tanpa tahu apa yang sebenarnya mendasari kenaikan tersebut. Walaupun pemerintah mengatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadab rakyat toh nyatanya problem-problem pokok yang terjadi dimasyarakat kurang begitu diperhatikan, seperti penghasilan masyarakat pada setiap bulanya, maupun nilai harga jual produk rakyat khususnya pada pertanian yang sering kali turun pada saat musim panen, belum lagi harga pupuk yang sering naik dan sulit didapat.

Masalah-masalah seperti ini seharusya menjadi perhatian inti pada suatu negara yang sedang berkembang dan menata terbentuknya demokrasi yang baik. Jangan sampai hanya gara-gara kesalahpahaman yang terjadi antara rakyat dan pemerintah menjadi penghambat perkembangan suatu negara untuk menjadi negara yang maju dan besar.

Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang terbuka terhadap rakyat dan menjadikan suara rakyat sebagai sumber pertimbangan utama dalam menentukan sebuah kebijakan, bukan malah sebaliknya.

Oleh karena itu hendaknya pemerintah mulai untuk lebih terbuka terhadap rakyat khususnya dalam urusan rancangan ataupun realita pemasukan dan pengeluaran negara pada setiap tahun, juga lebih memperhatikan aspirasi rakyat dalam memutuskan kebijakan.  Ini semua demi terciptanya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).